Pemerintah Kota Bengaluru menerapkan kenaikan pajak parkir sebesar 300% mulai 15 November 2024, memicu gelombang protes warga. Kebijakan ini memberlakukan tarif parkir mobil pribadi dari ₹50 menjadi ₹200 per jam di 12 zona komersial utama, termasuk MG Road dan Koramangala.
Dinas Perhubungan Bengaluru mengklaim kebijakan ini bertujuan mengurangi kemacetan dan mendorong penggunaan transportasi umum. Namun, pengusaha dan pekerja mengecam keputusan ini sebagai “pajak mendadak tanpa sosialisasi”. Asosiasi Pedagang MG Road melaporkan penurunan 40% pengunjung mall dalam dua hari pertama penerapan.
Pekerja sektor IT, Ravi Kumar (28), mengeluh: “Saya membayar ₹1.600 untuk parkir 8 jam—setara biaya makan siang seminggu. Ini memaksa saya naik ojek online yang menambah pengeluaran.” Aplikasi parkir digital seperti Park+ mencatat 65% penurunan transaksi di zona merah.
Aktivis transportasi menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota pada 17 November. Sekitar 2.000 demonstran membentangkan spanduk bertuliskan “Stop Exploiting Commuters” sambil menyerukan revisi kebijakan. Polisi mengamankan lokasi setelah beberapa demonstran mencoba menerobos gerbang balai kota.
Wali Kota Bengaluru, Tejasvi Surya, membela kebijakan ini: “Kami harus mengurangi 25.000 kendaraan harian di pusat kota. Dana hasil pajak akan kami alokasikan untuk perbaikan 50 halte bus.” Namun, Dewan Transportasi Publik menyebut sistem bus BMTC belum siap menampung lonjakan penumpang.
Berdasarkan data GPS, aplikasi navigasi Waze menunjukkan kemacetan di jalan alternatif seperti Sarjapur Road meningkat 70% sejak kenaikan tarif. Pedagang kaki lima di Brigade Road mengaku kehilangan 50% pelanggan karena pengunjung menghindari area berparkir mahal.
Koalisi LSM transportasi mendesak pemerintah membuat skema parkir bertingkat dan mempercepat proyek metro fase III. Hingga 20 November, pemerintah belum menarik kebijakan tetapi merencanakan rapat darurat dengan pemangku kepentingan.
Kebijakan ini memperlihatkan ketegangan antara agenda pengurangan kemacetan dan dampak ekonomi langsung pada masyarakat, menjadi ujian bagi tata kelola transportasi perkotaan di kota teknologi India tersebut.